Keputusan Administrsi Pemerintahan, yang disebut juga Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara, adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkret, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Hukum kewarganegaraan adalah hukum di setiap negara dan di setiap yuridiksi dalam masing-masing negara yang mendefinisikan hak dan kewajiban warga negara dalam yurisdiksi dan cara di mana kewarganegaraan diperoleh serta bagaimana kewarganegaraan mungkin akan hilang. Seseorang yang bukan warga negara umumnya dianggap sebagai orang asing. Seseorang yang telah ada diakui kebangsaan atau kewarganegaraan dianggap sebagai tanpa kewarganegaraan. Menurut kebiasaan internasional, setiap negara yang berdaulat memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan diakui sebagai sebagai seorang warga negara dan bangsa. Klasifikasi tersebut dapat dilakukan oleh adat, hukum wajib, atau kasus hukum (preseden), atau beberapa kombinasi. 

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan berdampak pada sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia.

Tantangan yang dihadapi di bidang kelembagaan, adalah menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistik (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Hal ini menuntut penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan prima.

Di bidang ketatalaksanaan, tantangan yang dihadapi adalah kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat yang kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan masyarakat, oleh karena itu diperlukan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Bidang sumber daya manusia aparatur menghadapi tantangan untuk mengembangkan sistem perencanaan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan daerah. Konsekuensinya adalah pembentukan disiplin, etika dan moral yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan tuntutan terhadap perwujudan aparatur pemerintah yang bebas Korupsi Kolusi. Nepotisme (KKN) dan lebih profesional.

Hukum Ketenagakerjaan dan Perburuhan merupakan matakuliah pilihan program kekhususan Hukum Administrasi Negara, yang mengkaji mengenai pengertian tenaga kerja, buruh, pekerja, syarat-syarat perjanjian kerja, pengupahan, hubungan kerja, PHK, Perselisihan Hubungan Industrial dan lain sebagainya yang terkait dengan ketenagakerjaan

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pertambangan minerba,  Kewenangan Negara dalam pengelolaan pertambangan, Wilayah pertambangan, Izin pertambangan rakyat, Izin Usaha Pertambangan, Izin usaha pertambangan khusus, Izin Usaha pertambangan khusus, Perbandingan sistem pengelolaan minerba di beberapa Negara, Sengketa pertambangan, Tinjauan kontrak minyak dan gas, Pengenaan pajak dan royalty pada sector migas, Sanksi administrative dalam bidang pertambangan dan Sanksi pidanan dalam bidang pertambangan

kewenangan diskresi diberikan kepada pejabat pemerintahan sebagai pelengkap dari aturan perundang-undangan. Prinsip peraturan perundang-undangan tidak dapat mengikuti perkembangan dinamika dimasyarakat sehingga diperlukan kemerdekaan bagi pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan secara cepat sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Karena tidak mungkin seorang pejabat pemerintahan tidak melakukan sesuatu dengan alasan menunggu sampai dibuatnya suatu aturan atau menunggu suatu aturan yang baru (Rechtsvacuum).